Rekrutmen Pimpinan KPK Minim Peminat dari Kalangan Perempuan

Gabung aja di slot IDNAGA99 scatter pecah tanpa batas, gacor ga ada obat plus komisi mingguan setiap senin - Pemerintah telah mengumumkan lowongan untuk komisioner baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun panitia seleksi melaporkan pada hari Kamis bahwa hanya satu perempuan yang mendaftar dari 79 pelamar sejauh ini.

Pimpinan KPK saat ini yang semuanya laki-laki akan mengakhiri masa jabatannya akhir tahun ini, menyusul pensiun dini Ketua KPK Firli Bahuri, yang mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh polisi.

Sejak lowongan untuk masa jabatan 2024-29 dibuka pada 26 Juni, 632 orang telah mendaftar, tetapi hanya 78 pria dan satu wanita yang telah mengajukan aplikasi resmi.

Modal kecil hasil gokil cari dimana lagi kalau bukan di situs IDNAGA99 , bonus new member 100% - "Sangat penting untuk memiliki lebih banyak pelamar perempuan. Para aktivis dan pegiat perempuan, silakan maju dan daftarkan diri Anda. Kami membutuhkan Anda," ujar anggota panitia seleksi Rezki Sri Wibowo dalam kunjungannya ke Makassar, Sulawesi Selatan.

Sejak didirikan pada tahun 2004, KPK hanya memiliki dua komisioner perempuan. Polwan Basaria Panjaitan mencetak sejarah dengan menjadi komisioner perempuan pertama dari tahun 2015 hingga 2019.

Kepemimpinan KPK saat ini sempat diisi oleh pengacara terkemuka Lili Pintauli Siregar, yang mengundurkan diri pada Juli 2022 di tengah-tengah penyelidikan publik dan pengadilan etik berikutnya. Ia terbukti menerima akomodasi gratis dari sebuah perusahaan negara untuk menonton balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Mantan jaksa Johanis Tanak menggantikannya.

Depo terus? kapan wd?coba aja main di slot IDNAGA99 dapatkan bonus new member 100% Jacpot sensational WD anti ghosting - Para komisioner KPK saat ini merupakan komisioner pertama yang mendapatkan perpanjangan masa jabatan dari empat tahun menjadi lima tahun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan lima tahun ini juga berlaku untuk kepemimpinan berikutnya dan seterusnya.

Mahkamah berpendapat bahwa masa jabatan KPK harus diselaraskan dengan masa jabatan presiden dan anggota parlemen untuk mencegah presiden dan anggota parlemen yang sedang menjabat untuk memilih komisioner KPK lebih dari satu kali dalam masa jabatan mereka. 

Putusan ini bertujuan untuk melindungi kewenangan independen KPK dan memastikan kesinambungan penanganan kasus-kasus korupsi besar tanpa terganggu oleh pergantian pimpinan yang diprakarsai oleh pemerintah dan DPR.